::

PORT AU PRINCE, KOMPAS.com - Sekitar 7.000 korban tewas akibat gempa di Haiti telah dimakamkan. "Kami telah memakamkan 7.000 orang dalam kuburan massal," kata Presiden Haiti Rene Preval, Kamis.

Preval mengungkapkan hal itu pada wartawan di bandara ketika menyertai Presiden Republik Dominika Leonel Fernandez, kepala negara asing pertama yang mengunjungi Haiti setelah gempa bumi yang menghancurkan itu.

Fernandez menyatakan salah satu hal paling penting yang Haiti butuhkan adalah bantuan untuk menguburkan korban yang tewas.

Sumber Berita

VIVAnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Patrialis Akbar mengatakan sekitar tiga bulan lagi akan ada tahanan khusus untuk tersangka kasus korupsi.

"Jadi nanti ada tempat khusus tahanan tipikor, sudah disiapkan bahkan satu kamar untuk satu orang. Kalau lebih, bisa dua sampai tiga orang," kata Patrialis Akbari di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, Minggu 17 Januari 2010.

Sel khusus tahanan kasus korupsi ini akan dilengkapi kamar mandi dalam. "Closet duduk. Juga fasilitas untuk orang cacat," kata Patrialis.

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan lagi untuk mengusulkan dibangunnya penjara khusus untuk tahanan korupsi. KPK tidak ingin agar tahanan korupsi dicampur dengan tersangka lain.

"Masih didiskusikan, terpidana korupsi tidak dicampur dengan yang lain," kata Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, Haryono Umar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 12 Januari 2010.

Usulan ini kembali diwacanakan KPK setelah Artalyta Suryani, Darmawati Dareho, Ines, dan Ary mendapatkan fasilitas khusus di Rutan Pondok Bambu.

Artalyta mendapat ruangan terpisah dengan tahanan lain dengan fasilitas mewah. Di dalam ruangannya yang besar, terpidana suap jaksa Urip Tri Gunawan itu terdapat televisi, kulkas, pendingin ruangan, dan meja kantor.

Selain menemukan perlakuan khusus kepada Artalyta, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum juga menemukan kasus yang sama di blok lain. Aling, terpidana kasus narkotika, bahkan memiliki fasilitas karaoke, televisi, dan ruang lebih besar.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, menambahkan wacana itu akan kembali diusulkan. "Ini supaya KPK bisa mengontrol tahanan," kata Johan.

Sumber Berita

Grup Partai Komunis Indonesia 2010 di jejaring sosial Facebook diprotes. Salah satunya karena mencatut nama Bedjo Untung, ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP 65).

Dalam posting 6 Januari 2010 ditulis Bedjo menghadiri rapat terbatas bersama Heru Atmojo, eks tapol PKI dari Paguyuban Korban Orde Baru, Sumarsih, ketua Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), dan Casman, mantan anggota pasukan Cakrabirawa.

"Kami dari YPKP 65 sangat keberatan atas pencatutan nama Bedjo Untung selaku Ketua YPKP 65 yang mengadakan rapat bersama kawan-kawan lainnya apalagi dihubungkan dengan agenda kebangkitan PKI. Kawan-kawan yang tertera di pernyataan itu juga tidak pernah hadir di dalam pertemuan yang dimaksud oleh ‘Partai Komunis Indonesia 2010'," demikian rilis YPKP 65 yang diterima detikcom, Senin (18/1/2010).

Atas dasar protes itu, YPKP 65 menegaskan tidak ada pertemuan sebelumnya seperti yang diutarakan di dalam grup Partai Komunis Indonesia 2010 dengan agenda apa pun juga yang tertera di facebook tersebut. YPKP 65 juga meminta pengelola Facebook Partai Komunis Indonesia 2010 bertanggung jawab atas kesalahan yang disengaja dengan pencatutan nama Bedjo Untung dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 dengan cara mengoreksinya dan menyatakan permintaan maafnya ke publik.

"Meminta pengelola Facebook Partai Komunis Indonesia 2010 harus menghentikan penyudutan korban tragedi 1965 secara terselubung. Cara-cara itu biasa digunakan oleh militer yang anti hak asasi manusia (HAM)," tuntut YPKP 65.

Facebook Partai Komunis Indonesia 2010 sebelumnya juga menuai protes soal pencatutan nama sejumlah aktivis prodemokrasi. Diantaranya presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Sumarsih yang juga membantah menghadiri rapat seperti yang ditulis pada posting 6 Januari 2010 itu.

Sumber Berita

Dalam proses penyelidikan, anggota pansus lebih sering bertikai antar sesama. Kadang pertikaiannya justru keluar dari konteks permasalahan yang sedang dihadapi.

Sebagai contoh pihak yang seperti tidak bosan mencari musuh adalah anggota dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. Beberapa kali tingkah laku Ruhut membuat panas suasana rapat.

Yang paling terbaru soal penyebutan kata 'Daeng' kepada mantan Wapres Jusuf Kalla. Sebagian anggota pansus mengkritik keras pernyataan Ruhut. Bagi mereka, sebutan itu justru dianggap tidak sopan.

Situasi tersebut justru akan membuat turun kredibilitas anggota pansus di mata masyarakat.

"Masyarakat akan kecewa melihat anggota dewan seperti itu. Simpati masyarakat juga akan berkurang melihat cara yang kurang etis," ujar pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago kepada detikcom, Kamis (14/1/2009) malam.

Mengenai Ruhut, Andrinof dinilai memang sengaja dan direncanakan untuk menjadi benteng setiap pertanyaan yang muncul dalam rapat pansus.

"Ada kesengajaan dan perencanaan untuk Ruhut. Minimal membendung serangan yang berlebihan dan melebar," kata Adrinof.

Adrinof mengatakan, anggota pansus selama ini belum membangun dan memisahkan antara substansi dengan emosional.

"Jika fokus ke substansi, tidak perlu marah-marah atau dengan nada tinggi. Dalam politik itu yang penting perdebatan substansi tidak perlu dengan nada marah dan sebagainya," tutupnya.

Sumber Berita