SILAHKAN TINGGALKAN PESAN DISINI

Aktivis Bandung Minta Proses Hukum Utamakan Kepercayaan Rakyat

Diposting oleh paguyubancirex Minggu, 01 November 2009


Dukungan terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terus mengalir. Forum Aktivis Bandung (FAB) mendesak proseJustify Fulls hukum Bibit dan Chandra mengutamakan kepercayaan masyarakat. Mereka juga menuntut Presiden SBY membuktikan ucapannya untuk menyelamatkan KPK. Dukungan terhadap Bibit dan Chandra itu dituangkan dalam petisi masyarakat anti korupsi Jabar, yang ditandatangani sekitar 25 aktivis Bandung termasuk mantan pimpinan KPK Erry Hardjapamekas. Petisi dibacakan oleh Anggota FAB Boy Antonius Pratama di Sekretariat FAB, Jalan Batik Kumeli, Minggu (1/11/2009). Petisi itu berisi tiga poin, yaitu pertama, mendesak Presiden SBY membuktikan ucapannya untuk menyelamatkan KPK. Kedua, meminta presiden untuk menyetop untuk selamanya konflik tidak produktif yang terjadi antara KPK dan polisi serta kejaksaan dan KPK. Tiga, membentuk komite negara yang terdiri dari orang-orang yang dipercaya untuk menyelidiki dan menuntaskan terdahulu kasus dugaan rekayasa Bibit dan Chandra, dan hanya melanjutkan kasus ini berdasarkan hasil dari pengusutan. "Kami ingin berikan dukungan moril terhadap KPK terutama Bibit dan Chandra," ujar Ketua Ketua FAB Radhar Tri Baskoro. Menurutnya proses hukum kasus Bibit dan Chandra menimbulkan polemik di tengah masyarakat yang menilai kasus ini tidak fair. "Indikasi tidak fair yang berada di tengah masyarakat mengarah kepada polisi dan kejaksaan," tandasnya. Karenanya, kata dia, aktivis Bandung meminta presiden segera membuktikan ucapannya untuk menyelamatkan KPK. "Proses hukum Bibit dan Chandra harus berdasarkan kepercayaan masyarakat," tegasnya. Sementara itu Mantan Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas yang hadir menyatakan penyesalannya alasan penahanan Bibit dan Chandra karena seringnya mereka jumpa pers. "Alasan itu sangat naif dan melecehkan akal sehat, saya kira tidak mudah media digiring untuk membuat opini publik," tandasnya. "Saya yakin wartawan yang kaum intelektual bisa memilih mana yang rasional dan tidak rasional. Dengan kasus inikebebasan pers akan menjadi gangguan bagi penguasa," tambah Erry.