SILAHKAN TINGGALKAN PESAN DISINI

Pemerintah Harus Perhatikan Masyarakat di Wilayah Perbatasan

Diposting oleh paguyubancirex Minggu, 17 Januari 2010

Senin 18 JAnuari 2010

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Pengelolaan/Pengambangan Perbatasan disambut baik. Sebab persoalan perbatasan menyangkut masalah keutuhan NKRI dan masyarakat daerah perbatasan mempunyai hak yang sama atas pembangunan.

"Perbatasan harus menjadi etalase atau jendela terhadap dunia luar, dan bukan sebagai halaman belakang yang kumuh," ujar pengamat pertahanan Yusron Ihza Mahendra dalam rilis yang dikirimkan, Minggu (17/1/2010).

Yusron menambahkan, ada persoalan pelik terkait perbatasan Indonesia. Ada indikasi bahwa pemindahan patok perbatasan bukan hanya dilakukan oleh warga negara tetangga, melainkan oleh warga Indonesia sendiri. Alasannya, kata Yusron, tindakan itu karena masyarakat yakin akan hidup lebih layak jika wilayahnya menjadi bagian wilayah negara tetangga.

"Seperti di Kalimantan Utara," terang mantan wakil ketua Komisi Pertahanan DPR ini.

Yusron mengusulkan cara mengatasi masalah-masalah perbatasan ini. Untuk perbatasan laut, peningkatan kinerja patroli perbatasan mungkin cukup. Tapi untuk wilayah perbatasan darat atau pulau-pulau terdepan, perlakuannya tidak cukup hanya dengan patroli, melainkan harus melibatkan warga setempat.

Sementara untuk perbatasan darat, Yusron mengusulkan pemerintah perlu membangun jalan raya dan mengkombinasikannya dengan pengembangan perkebunan dan lain-lain sehingga daerah perbatasan itu dapat berkembang dan masyakat pun dapat hidup layak.

"Sedangkan wilayah perbatasan laut dapat dikembangkan dengan cara mengembangkan sumber daya laut di sekitar pulau-pulau terdepan," jelas politisi PBB ini.

Yusron menambahkan, jika saran di atas dijalankan dengan baik, maka perbatasan Indonesia bukan saja aman, tetapi masyarakatnya dapat hidup lebih sejahtera.

"Pemerintah pun akan memperoleh keuntungan dari geliat ekonomi yang akan muncul," tandasnya.

Sumber Berita