"Mengingat pengguna Prameks dari waktu ke waktu meningkat, sementara fasilitas yang disediakan statis, maka KPP akan membentuk Dewan Prameks. Tugasnya adalah memantau penyedian fasilitas yang dibutuhkan penumpang," jelas Muhammad Ikhlas salah satu koordinator KPP, Selasa (2/2).
Gagasan membentuk Dewan Prameks muncul setelah sejumlah penumpang ngobrol-ngobrol saat perjalanan menuju Solo-Yogyakarta PP. Pengguna kereta api cepat itu menerima keluhan terkait rencana penarikan diskon (kenaikan tarif) awal Pebruari ini, walaupun akhirnya dibatalkan.
"Sejak terdengar ada rencana kenaikan tiket KA mencapai Rp 2.000 dari tarif semula Rp 8.000 menjadi Rp 10.000 oleh PT KA Daops VI Yogyakarta. Kami lalu berbincang di dalam gerbong. Selain sepakat menolak rencana tersebut, KPP juga sepakat membentuk dewan khusus," ucap Ikhlas yang menjadi pelanggan KA itu sejak dua tahun.
0 komentar